PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih serius mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Menurut Junaidi, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada pekan pertama Juni lalu, realisasi pendapatan daerah hingga saat ini baru mencapai sekitar 32 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena waktu efektif untuk mengejar target pendapatan hingga akhir tahun semakin terbatas.
“Dari hasil RDP kemarin, capaian pendapatan daerah kita masih sekitar 32 persen. Sementara waktu efektif tinggal beberapa bulan lagi hingga November. Ini tentu menjadi perhatian bersama agar target pendapatan bisa tercapai secara maksimal,” ujarnya, Kamis(25/6/2026).
Ia menilai, apabila target pendapatan tidak tercapai hingga akhir tahun, maka dampaknya akan dirasakan langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD berharap capaian pendapatan daerah pada November mendatang dapat mencapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Junaidi menjelaskan, DPRD sejauh ini baru melakukan pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sehingga belum dapat mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan.
Karena itu, dalam waktu dekat DPRD berencana memanggil perangkat daerah terkait, termasuk instansi yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi tersebut.
“Kami ingin mengetahui secara lebih mendalam apa kendalanya dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan. Jika memang ada hambatan, maka harus dicari solusi bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Ia menegaskan, rendahnya realisasi pendapatan berpotensi memengaruhi besaran serapan APBD secara keseluruhan. Jika pendapatan hanya terealisasi sekitar 80 persen, maka pelaksanaan program pembangunan juga berpotensi tidak dapat berjalan sepenuhnya sesuai rencana.
“Kalau realisasi pendapatan tidak mencapai target, otomatis pelaksanaan program dan pembangunan juga akan menyesuaikan. Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (bam)